Makassar — Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia Nasional (IMPINAS) menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik dalam gelombang demonstrasi di berbagai daerah pada sepekan terakhir.
Organisasi mahasiswa tingkat nasional yang menaungi mahasiswa perencanaan wilayah dan kota ini menilai tragedi yang terjadi bukan sekadar krisis politik, melainkan juga krisis ruang hidup rakyat.
“Bagi kami, perencanaan ruang bukan sekadar tata letak fisik, melainkan jaminan ruang hidup yang aman, damai, dan inklusif bagi seluruh warga negara. Kehilangan nyawa rakyat, pekerja, dan mahasiswa adalah bukti betapa mahalnya harga demokrasi yang sedang kita jalani,” ujar Presidium Nasional IMPI, Muh Fahran Alhusein, dalam pernyataan sikap yang dirilis, Senin (01/09/2025).
IMPI menyoroti setidaknya enam korban yang teridentifikasi meninggal dunia, antara lain Affan Kurniawan, pengemudi ojek online di Jakarta; Muh. Akbar Basri, Staf Humas DPRD Kota Makassar; Syahrina Wati, staf fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar; Rusmadiansyah, pengemudi ojek online di Makassar; Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Tanah Ujung; serta Rheza Sendy Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta.
“Peristiwa ini memperlihatkan kegagalan negara dalam memberikan jaminan keamanan bagi rakyatnya. Ruang publik yang seharusnya aman untuk menyampaikan pendapat justru berubah menjadi arena penuh kekerasan,” tambah Fahran.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, IMPI mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menghentikan kekacauan, memulihkan kepercayaan publik, dan mengembalikan arah pembangunan agar berpihak pada rakyat.
Beberapa tuntutan yang diajukan, di antaranya: menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil, membebaskan tahanan demonstran yang tidak terbukti bersalah, mereformasi kelembagaan Polri agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan, serta menyegerakan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan memberantas korupsi.
Selain itu, IMPI juga mendesak pembatalan kebijakan yang membebani rakyat, seperti UU Cipta Kerja dan kebijakan perpajakan yang dianggap lebih menguntungkan elite dibanding rakyat kecil.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap jeritan rakyat. Saat krisis kepercayaan meluas, justru yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil kebijakan yang pro-rakyat, bukan sebaliknya,” tegas Fahran.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal IMPI, M. Iqbal Halim, menegaskan bahwa mahasiswa perencanaan wilayah dan kota memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal arah pembangunan bangsa.
“Kami menyerukan kepada seluruh mahasiswa perencanaan di Indonesia untuk tetap kritis, menolak ketidakadilan, dan memperjuangkan ruang hidup yang lebih manusiawi. Aksi mahasiswa bukan sekadar teriakan penolakan, melainkan seruan perubahan menuju ruang yang adil, berpihak pada rakyat kecil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya.
Dengan pernyataan ini, IMPI Nasional menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstruktif, demi terwujudnya demokrasi yang sehat serta ruang hidup yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
