Pada mulanya, kami berupaya mencari sebuah rumah yang dapat dijadikan Sekretariat untuk menunjang kegiatan organisasi. Setelah melalui beberapa pilihan, kami menemukan sebuah rumah yang ditawarkan oleh pemiliknya. Rumah tersebut, menurut keterangan pemilik, berada dalam kondisi siap pakai dan bisa segera ditempati setelah proses pembayaran dilakukan. Karena merasa cocok, kami kemudian menyepakati untuk melakukan pembayaran uang muka (DP) sebagai tanda jadi.
Pada tanggal 30 Juli 2025, kami secara resmi memberikan DP sebesar Rp750.000 kepada pemilik rumah sebagai bentuk komitmen untuk menyewa rumah tersebut. Pembayaran dilakukan dengan itikad baik, didasari pada janji dan pernyataan pemilik bahwa rumah yang dimaksud dalam keadaan kosong dan bisa segera digunakan sebagai Sekretariat. Kami pun percaya dan tidak menaruh curiga bahwa akan terjadi permasalahan di kemudian hari.
Namun setelah pembayaran dilakukan, situasi berubah. Saat kami melakukan pengecekan ulang untuk persiapan penataan ruang dan aktivitas Sekretariat, kami justru menemukan bahwa rumah yang dijanjikan sudah ditempati oleh penghuni lain. Kondisi ini jelas bertentangan dengan informasi awal yang diberikan pemilik rumah. Ketika kami mengonfirmasi hal tersebut, pemilik menyatakan bahwa memang benar rumah itu telah ditempati dan ia tidak dapat mengosongkannya dalam waktu dekat.
Sebagai gantinya, pemilik rumah menawarkan alternatif rumah lain miliknya yang diklaim dapat dipakai sebagai Sekretariat. Kami menerima tawaran tersebut dengan harapan masalah bisa diselesaikan tanpa perlu memperpanjang persoalan. Namun setelah tim pengurus organisasi meninjau rumah pengganti itu, kami mendapati bahwa kondisi bangunan tidak layak pakai. Banyak bagian rumah yang tidak sesuai standar kenyamanan dan keamanan, bahkan beberapa sisi bangunan tampak memerlukan perbaikan serius sebelum dapat difungsikan. Karena itu, pengurus sepakat bahwa rumah pengganti tersebut tidak bisa diterima.
Menyadari bahwa kondisi yang terjadi sudah jauh dari kesepakatan awal, kami kemudian memutuskan untuk membatalkan rencana penyewaan dan meminta pengembalian uang DP sebesar Rp750.000 yang telah kami bayarkan. Keputusan ini diambil bukan karena keinginan sepihak, melainkan murni akibat kelalaian pemilik rumah yang tidak memenuhi janji serta tidak memberikan informasi yang jujur sejak awal.
Namun hingga narasi ini dituliskan, pemilik rumah belum juga mengembalikan uang kami. Setiap kali kami mencoba menghubungi, respons yang diberikan sangat minim. Kadang dijawab singkat, kadang tidak dijawab sama sekali, dan sering kali pemilik justru terkesan menghindar. Komunikasi menjadi semakin sulit, sehingga penyelesaian yang kami harapkan secara baik-baik pun tak kunjung terjadi.
Perlu ditegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang nominal uang Rp750.000, melainkan tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan sebuah kesepakatan. Kami telah bertindak dengan itikad baik, mengikuti prosedur, dan berusaha menyelesaikan masalah tanpa konflik. Namun ketika pihak yang memiliki kewajiban justru tidak menunjukkan komitmen yang sama, maka sangat wajar jika kami merasa dirugikan—baik secara materiil maupun secara moral.
Kami tetap berharap pemilik rumah memiliki itikad baik untuk segera mengembalikan dana yang menjadi hak kami, agar masalah ini dapat diselesaikan secara adil dan tidak berlarut-larut. Kami membuka ruang komunikasi, tetapi kami juga menegaskan bahwa hak kami sebagai penyewa harus dikembalikan sebagaimana mestinya.
